undang undang nomor 25 tentang pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik. undang undang nomor 25 tentang pelayanan publik

bahwa berdasarkan pertimbangan. Download. Pasal 7. Pe raturan Komisi Yudisial No mor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat. 25 • BAB IX Hukum Acara Komisi. -. The existing service system now can not an-swer the existing demands. Indonesia Nomor 5038) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Jenis Dokumen. Undang -Undang Nomor 22 Tah un 2004 tentang Komisi Yudisial. b. CATATAN: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. 1Republik Indonesia, pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 2Kementrian Agama RI. 6. 2020/No. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Standar ter sebut merupakan pedoman penye - leng garaan layanan dan menjadi tolok ukur penilaian kualitas pelayanan yang diberikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 7. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bertujuan untuk “mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas. Cepat adalah prosedur pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan. U. Komitmen itu pula yang ditunjukkan Bupati Sutan Riska dan Walikota Riza Pahlevi, hingga rapor hijau itu dapat diraih. Asas tersebut mencerminkan. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dikemukakan, bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah untuk. U: Indonesia: Pemrakarsa: Nomor Peraturan: 96: Tahun Peraturan: 2012: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Pemerintah: Singkatan Bentuk Peraturan: PP: Tempat Penetapan: Jakarta:. 1. Berikut pengertian, sejarah, wewenang, fungsi, dan tugasnya. Online Course. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. 3. Rajawali Pers, Jakarta, 2017. hak, kewajiban, dan larangan 5. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Kementerian Keuangan. Detail Dokumen. Mengingat : 1. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang. Evaluasi Akademik 10. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang -Undang No. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. Nomor 29 Tahun 2019,dalam undang – undang tersebut dijelaskan peraturan serta asas pelayanan publik yang berlaku di Indonesia. 3. tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diganti ; c. Ukuran Dokumen. Pada masa kepemimpinan Presiden RI ke-6, DR. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan; b. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat. Sign inStandar Pelayanan Publik. va. Ruang lingkup pelayanan publik dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 96 tahun 2012 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Payung hukum terkait pelayanan publik bagi pemerintah sebagai penyelenggara maupun masyarakat dijamin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2. UU NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 4 UU 25/2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 2 dan 3 UU No. Permenkes Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB). 2/Mar-Apr/2017 24 Pasal 13 Undang-Undang. penyelenggaraan pelayanan publik 6. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh. 5357, peraturan. Dalam pelaksanaannya. Secara sederhana, kewenangan pengawasan dimaksud untuk memberikan masukan dan tindakan korektif bagi penyelenggara negara yang terbukti maladministrasi. Dalam undang-undang tersebut, secara eksplisit dijelaskan bahwa salah satu asas dalam pelayanan publik adalah fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 6. 2. UMUM. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Mengenai Hak HakTENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MANADO, a. Di sana diuji keterpenuhan pelaksanaan kewajiban dan janji pe-Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan penyelenggara wajib memberikan akses seluas luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada penyelenggara atas pemberian layanannya. l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : 1. Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) Pasal 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik juga menyatakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atas barang dan jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik sesuai aturan dan Undang-Undang yang. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Masyarakat dapat melakukan aduan atau menyampaikan laporan sebagai bentuk pengawasan. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bertugas merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik; c. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danSelama ini Ombudsman RI selalu menyelenggarakan Penilaian Kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang pada tahun 2022 ini disebut Penilaian Pengawasan Pelayanan Publik. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, PP NO 96 TH 2012 - PELAKSANAAN UU NO 25 TH 2009 PELAYANAN PUBLIK. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866); 5. 5. Dalam proses kegiatan pelayanan. 1 Analisis filosofis, sosiologis dan yuridis Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 Tentang Pelayanan Publik. Hasil penilaian Kepatuhan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3 Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia No-mor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Title: Komunikasi pelayanan publik : konsep dan aplikasi : dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik / Dr. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009. Penyusunan RPP ini didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal. Untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melalui persetujuan bersama DPR RI dan Presiden RI, pada tanggal 18 Juli 2009 Indonesia menyahkan Undang-Undang No 25. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum antara lain dalam bentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Komisi Informasi (PerKI),. 25 Tahun 2009 Sedangkan Ruang lingkup pelayanan publik dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. melaksanakan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. Petugas melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit terkait berdasarkan Tupoksi dalam rangka. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Peraturan Pemerintah RI No 31 tahun 2017 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kernenterian Perdagangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memerintahkan bagi setiap penyelenggaraan pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik. Tentang PPID; Kontak PPID; ppid@lampungprov. Sign in. Kementerian Sekretariat Negara: No. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357). UU No. TENTANG PELAYANAN PUBLIK. (Pasal 4 UU No 25 Tahun 2009) Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215); 2014,. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) ; 3. maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup 3. Pelayanan publik menurut Undang Undang Nomor 25 1Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 5 ayat 2 2Sutopo, Adi Suryanto. Implementasi Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik, keterbukaan dalam penunjukan pejabat publik, dan penyelarasan5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangaan saat ini sehingga perlu diganti;Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009. Rumusan Masalah 1. Beranda. Menimbang : a. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia; 2009. dimana terdapat beberapa definisi tentang pelayanan publik. Tahun. 15 Ibid. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 23. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari. Kode Etik. Tentang Kami. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Pasal 5 ayat ( 2 ) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. H. Hal ini terlihat dari tidak adanya papan informasi mengenai alur pelayanan atau sebagainya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang. Berita. Kondisi demikian memicu suatu pemikiran untuk menata kembali penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia dan hasilnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan dan/atau pengaduan kepada penyelenggara dan. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. V/No. Undang -Undang No mor 14 Tahun 2008 tenta ng Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu, dua prinsip tersebut sangat penting dalam mewujudkan good governance dan mendukung kebijakan maupun program yang. hasil pelaksanaan pelayanan publik pada Unit Pelaksana Teknis BKIPM. Berbagai langkah perbaikan terus dilakukan untuk memastikan agar pelayanan publik semakin cepat dan efisien, sehingga masyarakat semakin dimudahkanDaftar Seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Undang-Undang Nomor 25 Ta - hun 2009 tentang Pelayanan Pu blik mewajibkan setiap pe-nyelenggara pelayanan publik mema-tuhi standar pelayanan. Misi Negara adalah kebijakan untuk mengatasi permasalahan tertentu, kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan. com- Implementasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik- Di Indonesia, upaya untuk menetapkan standar pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sebenarnya telah lama dilakukan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Kompetitif Kesamaan hak Keseimbangan hak dan kewajiban Kepastian hukum Kembali Lanjut Soal ke 9 dari 50. Survei Tingkat Kepuasan Publik ×. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik tentunya memberikan arahan kepada seluruh penyelenggara pelayanan baik penyelenggara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. TENTANG . ketentuan penutup UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. (Pasal 53 UU No 25 Tahun 2009). Pengaturan hubungan pemerintah dengan masyarakat dapat suatu proses pelayanan diatur melalui hukum pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Susilo Bambang. Kompetitif; Kesamaan hak; Keseimbangan hak. id; Call Center: +628117905000; Beranda; Profil. Sign in See full list on jogloabang. Asas pelayanan publik. Kesamaan hak c. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (UU/2009/25) (2009) tentang Pelayanan Publik.